Kami Bersama Wali Kota Bogor dan Pansel: Integritas Seleksi Direksi Harus Dijaga Tanpa Kompromi
KOTA BOGOR – Dinamika pasca pengumuman rekomendasi direksi PERUMDA Tirta Pakuan Kota Bogor memantik beragam respons publik. Di tengah gelombang kekecewaan yang mengatasnamakan pegawai, sejumlah elemen masyarakat justru menyatakan dukungan terbuka kepada Wali Kota Bogor dan Panitia Seleksi (Pansel) agar tetap menjaga independensi proses tanpa kompromi.
Pernyataan dukungan ini menegaskan bahwa seleksi direksi BUMD bukan sekadar agenda administratif, melainkan bagian dari upaya menjaga profesionalisme dan keberlanjutan perusahaan daerah.
Pertanyaan Publik Menguat
Di ruang publik, muncul pertanyaan yang cukup mendasar: apabila sejak awal benar terjadi kegaduhan atau intimidasi sebagaimana diklaim, mengapa sikap resmi baru disampaikan setelah nama-nama direkomendasikan?
Sebelumnya, pihak yang mengatasnamakan pegawai menyatakan memilih tidak bereaksi demi menjaga kondusifitas. Namun reaksi keras justru muncul setelah rekomendasi diumumkan. Pola tersebut memunculkan spekulasi bahwa dinamika yang terjadi bukan semata soal stabilitas internal, melainkan reaksi atas tidak terakomodirnya calon tertentu.
Sejumlah pengamat tata kelola BUMD menilai pentingnya membedakan antara aspirasi murni pegawai dengan kemungkinan manuver kelompok berkepentingan. Narasi “kondusifitas” tidak boleh menjadi alat tekanan moral terhadap kepala daerah.
Proses Seleksi dan Diskresi Kepala Daerah
Secara prinsip, seleksi direksi BUMD melewati tahapan administrasi, uji kompetensi, hingga Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK). Rekomendasi akhir merupakan bagian dari kewenangan kepala daerah yang didasarkan pada hasil seleksi serta pertimbangan strategis keberlanjutan bisnis perusahaan.
Jika setiap hasil yang tidak sesuai ekspektasi kelompok tertentu kemudian direspons dengan tekanan opini, maka integritas sistem seleksi berpotensi tergerus.
Dukungan terhadap Wali Kota dan Pansel juga disertai dorongan agar momentum ini menjadi titik awal reformasi internal perusahaan. Apabila terdapat indikasi mobilisasi kekecewaan yang digerakkan untuk kepentingan tertentu, hal tersebut dinilai tidak hanya mencoreng nama baik perusahaan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas operasional.
Reformasi dan Merit System
Sebagai salah satu BUMD air minum dengan reputasi baik di Jawa Barat, stabilitas manajemen dan profesionalisme dinilai harus menjadi prioritas. Reformasi pegawai, penegakan disiplin organisasi, serta penataan budaya kerja berbasis merit system menjadi langkah penting guna mencegah konflik kepentingan berulang.
Publik berharap proses seleksi tetap berpijak pada objektivitas dan transparansi. Tekanan opini yang muncul setelah hasil diumumkan tidak seharusnya menggeser substansi seleksi yang telah dijalankan sesuai prosedur.
Seleksi direksi bukanlah arena kontestasi politik internal, melainkan mekanisme profesional untuk memastikan figur terpilih mampu menjaga keberlanjutan usaha, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kinerja keuangan perusahaan.
Di atas segala dinamika, yang harus dijaga adalah marwah perusahaan, kepercayaan publik, dan keberlangsungan pelayanan air bersih bagi masyarakat Kota Bogor.
Informasi dihimpun dari berbagai narasumber, antara lain Verga Aziz (Ketua Mapancas), Iqbal (Ketua Pemuda LIRA), Fathan (Ketua Garuda KPP RI), dan Beni Sitepu (Ketua KPP Bogor Raya).
(Red)
About the Author
