Sudutpandangnews.com JAKARTA, Kamis, 25 Juni 2026 – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan APKLI PERJUANGAN menegaskan Program Makan Bergizi Gratis MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih KDKMP tidak boleh dihentikan. Dua program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu dinilai langkah strategis dan revolusioner untuk memperkuat ekonomi rakyat, meningkatkan kualitas SDM, serta mewujudkan Indonesia Maju 2045.
Namun APKLI PERJUANGAN mendesak seluruh dugaan korupsi yang menyeret investor maupun elit dalam pelaksanaan kedua program diusut tuntas. Pelaku wajib ditangkap tanpa pandang bulu dan dihukum seberat-beratnya.
1. MBG dan KDKMP: Kebijakan Dasar untuk Masa Depan Bangsa
Ketua Umum APKLI PERJUANGAN dr. Ali Mahsun ATMO, http://M.Biomed., menyebut MBG dan KDKMP sebagai kebijakan mendasar yang baru hadir nyata sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945.
“MBG dan KDKMP tidak boleh di-stop. Ini momentum besar yang genuin dalam sejarah kebijakan ekonomi kerakyatan Indonesia. Program ini menyentuh kebutuhan dasar rakyat, membangun generasi emas, memperkuat UMKM, serta menggerakkan ekonomi nasional untuk capai target Presiden Prabowo tumbuh 8 persen,” ujar dr. Ali dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis 25/6/2026.
Menurut APKLI PERJUANGAN:
MBG menjawab stunting, memperbaiki gizi anak bangsa, dan menyiapkan SDM unggul untuk bonus demografi 2030. Program ini juga menggerakkan PKL, UMKM, petani, peternak, nelayan, dan usaha lokal di rantai pasok pangan.
KDKMP adalah penjelmaan revolusi ekonomi rakyat. Skema koperasi berbasis desa/kelurahan diharapkan mengembalikan perputaran ekonomi lokal ke masyarakat, bukan ke pemilik modal besar. KDKMP juga bisa memutus ketergantungan pada rentenir, ijon, dan pola ekonomi eksploitatif.
“KDKMP harus jadi alat mengembalikan kedaulatan ekonomi rakyat kecil. Puluhan tahun ekonomi desa dan gang kota dihisap pemilik modal besar. Karena itu KDKMP harus jadi pilar utama revolusi ekonomi rakyat, bukan sekadar program administratif,” tegas dr. Ali.
2. Tangkap Investor dan Elit Korupsi MBG dan KDKMP
APKLI PERJUANGAN menyorot keras dugaan korupsi dalam MBG dan potensi penyimpangan di KDKMP. Korupsi pada program yang menyangkut masa depan rakyat dinilai merugikan negara dan mencoreng marwah Presiden Prabowo yang berkomitmen berantas korupsi.
“Siapapun, investor maupun elit, yang terlibat korupsi MBG maupun KDKMP harus ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Tidak boleh tebang pilih, tidak boleh pandang bulu, apalagi merasa dekat dengan Presiden. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas,” kata dr. Ali.
APKLI PERJUANGAN merujuk pernyataan Presiden Prabowo di Sentul, Jawa Barat, 3 Juni 2026 agar dugaan korupsi MBG diusut tuntas, termasuk bila melibatkan lingkaran kekuasaan. Organisasi ini juga meminta KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian menelusuri dugaan penyimpangan KDKMP, termasuk korupsi pembangunan fisik, pengadaan, hingga impor kendaraan dari India yang viral di media sosial.
3. Desakan Evaluasi Total Tata Kelola
APKLI PERJUANGAN mendesak pemerintah evaluasi total tata kelola MBG dan KDKMP agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan distorsi baru.
Untuk MBG
1. Revisi target penerima manfaat: prioritas balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan wilayah 3T. Fokus sampai jenjang SD.
2. BGN diminta maksimalkan peran kantin sekolah. Alat SPPG didorong ke kantin dan gedungnya dipakai sebagai gudang bahan baku MBG.
3. Khusus daerah 3T, rekomendasikan dapur keliling.
Untuk KDKMP
Koperasi desa/kelurahan tidak boleh jadi pesaing yang mematikan warung kelontong, PKL, dan usaha mikro rakyat. KDKMP harus diposisikan sebagai hub PKL dan UMKM, sekaligus penampung produk petani, nelayan, peternak, dan home industry lokal.
“MBG dan KDKMP tidak boleh gagal. Program ini harus sukses, harus dilanjutkan, tetapi wajib dievaluasi totalitas. Jangan sampai program mulia untuk rakyat justru dirusak korupsi dan tata kelola lemah,” pungkas dr. Ali Mahsun.
Narasumber
dr. Ali Mahsun ATMO, http://M.Biomed.
Ketua Umum APKLI PERJUANGAN
(Maria)
About the Author
