Sudutapandangnews.com JAKARTA — Sejumlah aktivis 1998 yang tergabung dalam IKA 98, GERAK 98, dan 98 Garis Lucu mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjalankan agenda Reformasi 1998. Desakan tersebut disampaikan melalui Maklumat Matraman sebagai bentuk evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan saat ini.
Maklumat dibacakan Edysa Girsang dalam penutupan Forum Diskusi 98 Menggugat bertajuk “Pemuda Kritisi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Restoran Handayani Prima, Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Dalam maklumat tersebut, para aktivis menyatakan akan mendorong percepatan Pemilu atau mendesak Prabowo-Gibran mundur apabila tuntutan reformasi tidak dijalankan.
Sikap tersebut dilatarbelakangi sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah, mulai dari pengelolaan anggaran negara, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pendidikan, hingga kondisi demokrasi dan lingkungan.
Dalam bidang anggaran, mereka menyoroti belanja program prioritas APBN 2026 yang disebut mencapai Rp1.377 triliun. Perubahan alokasi anggaran MBG dari Rp335 triliun menjadi sekitar Rp210 triliun hingga Rp217 triliun juga dipertanyakan. Pemerintah diminta menjelaskan perubahan tersebut secara terbuka dan memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Pelaksanaan MBG dinilai perlu dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap gizi dan kesehatan anak, bukan hanya jumlah penerima. Pemerintah menyebut program tersebut telah menjangkau 36,99 juta penerima hingga 31 Agustus 2026.
Sorotan juga diarahkan pada Koperasi Desa Merah Putih. Data dashboard Simkopdes per 16 Oktober 2026 yang dikutip dalam pernyataan tersebut mencatat 28.402 unit pembangunan fisik telah selesai. Namun, koperasi yang beroperasi baru sekitar 10.070 unit dari target 15.001 unit pada akhir 2026.
Para aktivis menilai keberhasilan program tersebut harus diukur dari aktivitas usaha, tata kelola, dan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat desa.
Dalam persoalan demokrasi, mereka mengutip Indeks Demokrasi Indonesia 2025 sebesar 78,19, dengan skor aspek kebebasan di tingkat pusat sebesar 66,80. Mereka juga merujuk catatan SAFEnet mengenai 5.549 pelanggaran hak digital sepanjang 2025 hingga pertengahan 2026.
Pemerintah diminta menjamin kebebasan pers, berekspresi, berkumpul, dan berserikat serta menghentikan intimidasi dan kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, jurnalis, maupun masyarakat yang menyampaikan kritik.
Aktivis GERAK 98, Mixilmina Munir, mengatakan perjuangan memperbaiki bangsa tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada elite politik.
“Perubahan Indonesia harus tetap menjadi perjuangan rakyat, bukan hanya menjadi urusan mereka yang sedang memegang kekuasaan,” ujarnya.
Sementara itu, Bambang Sri Pujo mendorong masyarakat membangun kekuatan sendiri untuk mengawal perubahan. Aceng Ahmad Nasir mengingatkan agar gerakan mahasiswa tidak berhenti pada demonstrasi sesaat, tetapi berkembang menjadi gerakan terorganisasi dengan agenda perjuangan yang jelas.
Forum tersebut juga menghadirkan Dendy SE dari GMNI Jakarta dan M. Rizky Pratama, Ketua BEM KM Institut STIAMI, dengan moderator Ignatius Indro dari 98 Garis Lucu.
Selain ekonomi dan demokrasi, diskusi membahas persoalan pendidikan, krisis ekologis, konflik agraria, kebakaran hutan, serta kedaulatan teknologi. Para peserta menilai pembangunan nasional harus mengutamakan manfaat bagi masyarakat, pemerataan kesejahteraan, transparansi, dan perlindungan hak warga negara.
Melalui Maklumat Matraman, para aktivis menegaskan bahwa agenda Reformasi 1998 belum selesai. Mereka meminta pemerintah membuka ruang evaluasi dan dialog dengan masyarakat sipil untuk memastikan prinsip demokrasi, keadilan, dan kepentingan publik tetap menjadi landasan penyelenggaraan negara.
(N.Pohan)
About the Author
