Sudutpandangnews.com JAKARTA — Pembangunan Indonesia menuju 2045 tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi. Penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), pemerataan kesejahteraan, pemberantasan korupsi, serta perlindungan kelompok rentan dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Dialog Nasional bertajuk “Menuju 1 Abad Sumpah Pemuda – Pemikiran, Semangat dan Implementasi Menuju Indonesia Emas” yang diselenggarakan Swarna Dwipa Institute di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta, Sabtu (31/10/2026).
Dialog menghadirkan Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin, akademisi Frans Magnis-Suseno, Warsito Ellwein dari Agenda 45, Ulung Rusman dari Perhimpunan INTI, pengamat Swarna Dwipa Institute Febby Lintang, serta anggota Komisi III DPR RI Slamet Ariyadi.
Founder Swarna Dwipa Institute Frans Immanuel Saragih mengatakan, forum tersebut menjadi ruang pertemuan berbagai elemen masyarakat untuk membahas relevansi semangat Sumpah Pemuda dalam menghadapi tantangan Indonesia ke depan.
Dalam pemaparannya, Mugiyanto menegaskan bahwa penghormatan terhadap HAM harus menjadi etika dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara. Prinsip tersebut tidak cukup diwujudkan melalui peraturan, tetapi harus tercermin dalam kebijakan dan perilaku sehari-hari.
“HAM perlu menjadi etika yang hidup di segala lingkungan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mencegah diskriminasi, mengawasi kekuasaan, dan mendorong pertanggungjawaban negara. Menurutnya, kepercayaan internasional terhadap Indonesia dalam bidang HAM harus dibangun melalui pemikiran dan praktik yang konsisten.
Sementara itu, akademisi Frans Magnis-Suseno menyoroti keadilan sosial dan korupsi sebagai persoalan mendasar yang memengaruhi masa depan bangsa. Ia mengingatkan bahwa pembangunan harus memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah seperti petani, nelayan, dan buruh.
“Tentu kita masih punya harapan. Tetapi itu akan bergantung menurut saya apakah Indonesia berhasil mengatasi situasi korupsi,” kata Frans.
Pandangan mengenai pemerataan pembangunan juga disampaikan Warsito Ellwein. Menurut dia, nasionalisme harus diwujudkan melalui kesejahteraan bersama, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan hidup.
Ia menilai keberagaman masyarakat perlu menjadi kekuatan untuk membangun persatuan melalui toleransi, gotong royong, dan komitmen menjaga perdamaian.
“Yang menentukan Indonesia maju itu kita semua, mulai dari sini,” ujarnya.
Dari sisi pembangunan inklusif, Febby Lintang mengingatkan agar keberhasilan Indonesia Emas tidak hanya diukur melalui indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Dampak pembangunan terhadap kehidupan masyarakat juga harus menjadi ukuran.
“Indonesia Emas itu jangan hanya didefinisikan melalui indikator makro, tapi harus indikatornya mikro juga,” katanya.
Ia menilai kualitas suatu bangsa juga terlihat dari cara memperlakukan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Karena itu, pendidikan inklusif, pemerataan kesempatan ekonomi, akses fasilitas publik, dan lapangan kerja yang setara perlu menjadi perhatian.
Sementara itu, Ulung Rusman mengajak generasi muda meneladani keberanian para pemuda pada 1928 yang mampu menyatukan cita-cita tentang Indonesia meski negara tersebut belum terbentuk.
“Mereka hanya dipersatukan satu mimpi, satu mimpi yang bahkan barang itu belum ada. Barang itu namanya Indonesia,” ujarnya.
Menurut Ulung, semangat tersebut perlu diteruskan melalui tindakan produktif dan keterlibatan generasi muda dalam menyelesaikan persoalan bangsa.
Adapun anggota Komisi III DPR RI Slamet Ariyadi menekankan pentingnya komunikasi antara penyelenggara negara dan masyarakat. Ia menyebut persoalan lapangan pekerjaan, kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesejahteraan perlu didengar secara langsung oleh para pemangku kepentingan.
“Saya sebenarnya bukan ingin berdebat, saya ingin mendengar apa yang menjadi keluh kesah,” kata Slamet.
Dalam sesi diskusi, peserta turut mengangkat sejumlah persoalan, mulai dari biaya hidup, akses layanan kesehatan, kualitas demokrasi, korupsi, hingga penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda.
Berbagai pandangan tersebut memperlihatkan bahwa perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan lebih dari sekadar target pertumbuhan ekonomi. Persatuan, keadilan sosial, integritas penyelenggara negara, dan perlindungan terhadap seluruh warga menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang merata.
Dialog ditutup dengan pembacaan ikrar Sumpah Pemuda bersama. Momentum menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 diharapkan tidak berhenti sebagai peringatan sejarah, tetapi menjadi dorongan untuk menerjemahkan semangat persatuan ke dalam tindakan nyata demi Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan bermartabat.
(N.Pohan)
About the Author
