Sudutpandangnews.com JAKARTA Timur, 31 Juli 2026 – Anggota DPRD DKI Jakarta, Ir. Manuhara Siahaan, resmi dikukuhkan sebagai Dewan Pengawas Pengurus Daerah (PD) PEWARNA Indonesia DKI Jakarta masa bakti 2025–2030 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat PEWARNA Indonesia Nomor 053/SK-DKI JAKARTA/PP-PI/VII/2026.
Pengukuhan dilakukan bertepatan dengan kunjungan silaturahmi Pengurus Daerah PEWARNA Indonesia DKI Jakarta yang dipimpin Ketua PD Johan Sopaheluwakan, didampingi Pengurus Pusat, di Rumah Aspirasi Ir. Manuhara Siahaan.
Dalam pertemuan tersebut, Manuhara mengajak PEWARNA Indonesia membangun sinergi melalui peran media dalam mengawal berbagai program pemerintah, termasuk pengawasan penyaluran bantuan kepada masyarakat agar tepat sasaran.
“Saya mengundang siapapun masyarakat yang mengalami masalah silakan datang di Rumah Aspirasi ini. Saya akan berjuang untuk menjawab dan mencarikan jalan keluar terhadap persoalan yang tentu terkait hak sebagai warga negara,” tegas Manuhara.
Ia juga menyatakan kesiapannya mendukung pengembangan organisasi PEWARNA Indonesia.
“Saya siapkan waktu untuk PEWARNA untuk duduk bersama merancang program yang bersinergi dengan Pemerintah DKI Jakarta,” ujarnya.
Ketua Umum PEWARNA Indonesia, Yusuf Mujiono, mengatakan pengangkatan Manuhara merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi organisasi dengan pemerintah dan masyarakat.
“PEWARNA berdiri sejak 2013 dan kini memasuki usia 13 tahun. Kami ingin terus menjadi pewarta yang menghadirkan harapan, bukan sekadar menyampaikan berita. Kami ingin suara rakyat kecil tetap memiliki ruang untuk didengar,” kata Yusuf.
Menurutnya, sebagian besar anggota PEWARNA merupakan pengelola media kecil yang tetap bertahan di tengah berbagai keterbatasan.
“Di balik layar media-media kecil itu ada keluarga yang menggantungkan hidup, ada idealisme yang dipertahankan, dan ada keberanian untuk tetap menyampaikan kebenaran meski menghadapi berbagai tantangan,” tambahnya.
Yusuf berharap kehadiran Ir. Manuhara Siahaan sebagai Dewan Pengawas semakin memperkuat kolaborasi antara insan pers, pemerintah, dan masyarakat dalam mengawal kebijakan publik serta memastikan aspirasi masyarakat memperoleh ruang yang lebih luas dalam pembangunan Jakarta dan Indonesia.
(Red)
